Senin 29 April, 2024
Beranda Keamanan dan Ketertiban Pasca Kerusuhan, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah

Pasca Kerusuhan, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah

Timika – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Dogiyai, Muhadjir memantau program prioritas bidang pembangunan manusia khususnya penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan angka stunting.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, serta pejabat dari Kemenko PMK. Selain itu juga hadir Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Forkopimda Kab. Dogiyai, Dandim, Kapolres, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga menyempatkan berkunjung ke lokasi rumah warga yang mengalami kebakaran, sekaligus memberikan paket bantuan dari Kemensos dan BNPB serta berdialog dengan unsur Pemda Kab.Dogiyai, DPRD Kab. Dogiyai, Dandim, Polres.

“Hari ini saya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Unsur Masyarakat, terutama para pemuka agama, Pastor, Pendeta, Ustad untuk bersama berkolaborasi membangun kembali dan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Dogiyai ini,” ujar Muhadjir usai melakukan dialog di rumah jabatan Bupati Dogiyai.

Dari hasil diskusi ini ditemukan beberapa masalah dan hambatan program di Dogiyai yang nanti akan dicarikan solusi, sehingga kedepan upaya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan lebih masif untuk membangun sinergitas percepatan pelaksanaan program prioritas tersebut di daerah.

Menko Muhadjir mengatakan, bahwa telah meminta jajaran aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan pemuka agama di Kabupaten Dogiyai untuk saling menguatkan dan bahu membahu dalam melakukan pengamanan khususnya untuk keberlanjutan program prioritas bidang pembangunan manusia di Kab. Dogiyai.

Berbagai kendala yang terkait dengan pemerintah pusat dan tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah, menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Theo Hessegem: May 1 should not be used to disrupt social security and order

Papua- Papuan Human Rights (HAM) activist Theo Hessegem asked that May 1, which is often celebrated as Annexation Day, not be carried...

Theo Hessegem: 1 Mei Jangan Dijadikan untuk Mengganggu Kamtibmas

Papua- Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Theo Hessegem meminta agar 1 Mei yang kerap diperingati sebagai hari Aneksasi, tidak dilaksanakan berlebihan.

Max Ohee: BMP Must Become a Partner of the Government in Keeping Papua Within the Framework of the Republic of Indonesia

Jayapura- Chairman of the Red and White Front of the Republic of Indonesia (BMP-RI), Max Abner Ohee,...

Max Ohee: BMP Harus Menjadi Mitra Pemerintah Dalam Mengawal Papua Tetap Dalam Bingkai NKRI

Jayapura- Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI), Max Abner Ohee menyampaikan bahwa BMP harus menjadi Mitra...

Recent Comments