Keamanan dan Ketertiban

DPR Minta Pemerintah Duduk Bersama Bahas Penanganan OPM

Papua – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai penggantian istilah bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) membingungkan. Pemerintah diminta duduk bersama membahas polemik tersebut.

“Terus terang makin membingungkan, hendaknya pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam bersama TNI-Polri duduk bersama mendefinisikan kelompok-kelompok bersenjata ini,” kata Bobby, Jumat 12 April 2024.

Bobby menyebut terlalu banyak nama untuk kelompok bersenjata di Papua mulai dari KKB, KST, hingga terkini OPM. Menurutnya, OPM justru mengamini bahwa ada organisasi Papua merdeka di Papua.

“Karena kesannya mengakui ada organisasi Papua merdeka, padahal sudah jelas Papua itu adalah Indonesia,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar jangan sampai perbedaan definisi membuat penanganan di Papua jadi kurang sinergis. Dia menyebut definisi itu menjadi membingungkan untuk menggunakan pendekatan apa.

“Karena jangan sampai perbedaan definisi membuat penanganan situasi keamanan di Papua berbeda konsep dan kurang sinergis. Mau pendekatan humanis penegakan hukum, tapi lawannya memiliki arsenal persenjataan militer. Mau dihadapi secara militer, tapi pengerahan kekuatan TNI hanya sebatas perbantuan dengan senjata militer yang terbatas seperti penegak hukum (nggak bisa ngebom),” ujar dia.

“Sebaiknya duduk sama-sama Kemenkopolhukam bersama TNI-Polri, sehingga bisa dibasmi kelompok bersenjata militer yang meresahkan warga di Papua,” timpalnya.

Sebelumnya, TNI kembali menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah kelompok separatis teroris (KST), sementara Polri menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Related Articles

Back to top button