suaranewspapua.com. JAKARTA- Para tokoh Papua mengaku terkesan dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang dibentuk pemerintah pusat untuk menginvestigasi kasus pembunuhan di Intan Jaya, Papua sepanjang September 2020. Pendeta Henok Bagau, tokoh agama Intan Jaya yang dekat dengan pendeta Yeremias Zanambani, salah satu korban terbunuh menilai upaya pengungkapan fakta seperti ini akan meningkatkan kepercayaan warga Papua pada pemerintah pusat.
Di dalam tim investigasi, pendeta Henok mengaku bekerja sama baik dengan unsur TNI, Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN). Ia mengaku unsur pemerintah tersebut sedikitpun tidak membatasi dirinya untuk bersuara.
“Ini merupakan satu terobosan dalam sejarah masyarakat Papua, kami melihat bahwa tim yang dibentuk benar-benar independen, tidak berpihak pada siapapun dan sungguh-sungguh mengikuti hati nurani dan fakta yang ada,” jelas Pendeta Hanok dalam keterangan pers, Selasa (20/10).
TGPF Intan Jaya dibentuk untuk mengungkap serangkaian kasus pembunuhan anggota militer dan warga sipil di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Sebanyak empat orang meninggal, yaitu dua anggota TNI, Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo; Pendeta Yeremia Zanambani; dan tukang ojek bernama Badawi.
Aparat menyebut, mereka ditembak oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Sedianya, hasil investigasi TGPF diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politifk, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD hari ini, Rabu (21/10).
Tokoh Papua lainnya dalam TGPF adalah Taha Alhamid. Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Papua itu mengaku senang dengan cara kerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh tim. Taha yang juga adalah tokoh Muslim Papua ini mengapresiasi unsur TNI di dalam tim, dimana tokoh-tokoh Papua bisa duduk berdampingan dan saling percaya dengan TNI dan Polri.
“Suatu perkembangan yang baik, TNI mau membuka diri dan saya kira ini membuat makin tumbuhnya rasa percaya, lalu akan ada perubahna persepsi di masyarakat tentang TNI. Ini bisa menjadi dasar utama, bisa menjadi modal untuk memulai membangun Papua ke depan, Papua yang damai untuk semua orang,” terang Taha.
Anggota TGPF dari unsur diplomat, Makarim Wibisono menilai, TGPF adalah langkah strategis pemerintah ini dari sisi hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, cara penyelesaian seperti itu akan mampu memperbaiki nama Indonesia di bidang HAM, apalagi dengan melihat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tim itu.
“Masyarakat merasa atau melihat bahwa pelanggaran HAM itu sebagai luka bangsa. Jadi adanya usaha dari pemerintah untuk membentuk TGPF ini, menunjukan itikad dari pemerintah untuk memperjelas masalahnya itu,” ujar Makarim.
Langkah tersebut juga dapat menunjukan kepada keluarga para korban bahwa pemerintah berbuat sesuatu untuk menangani masalahnya. “Juga kepada masyarakat internasional bahwa pemerinta itu telah berlaku sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yang ada,” kata mantan duta besar Indonesia untuk PBB.
Anggota TGPF lainnya, Victor Abragam Abaidata menyatakan, pendekatan pembangunan terhadap manusia di Papau jauh lebih penting dilakukan. Apa yang dilakukan TGPF, kata dia, bagian dari pintu masuk untuk memulihkan keadaan Papua. “Juga memulihkan kembali kepercayaan orang Papua terhadap negara, terhadap pemerintah,” ujar Victor.
Saat ini, sebagian anggota TGPF sudah kembali ke Papua dan sebagian lagi masih berada di Jakarta. Mereka ingin mendampingi Ketua TGPF, Benny Mamoto menyerahkan hasil investigasi kepada pemerintah.
