Jakarta – Penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengedepankan dialog, kebijakan berbasis data, serta pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, kata akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia Rasminto dalam diskusi publik bertajuk “Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional” di Jakarta.
Menurut Rasminto, Papua merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas pembangunan yang tinggi, mencakup aspek geografis, keragaman budaya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga dinamika keamanan. Karena itu, penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak ditentukan oleh kuatnya perdebatan politik, melainkan oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang berbasis data, sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dan konsisten dalam implementasinya di lapangan. Kebijakan yang lahir tanpa memahami akar persoalan berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Rasminto juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut dia, arah kebijakan tersebut telah berada pada jalur yang tepat karena berorientasi mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Besarnya anggaran pembangunan, termasuk Dana Otonomi Khusus, perlu diimbangi dengan tata kelola, pengawasan, dan implementasi program yang efektif agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Rasminto mengatakan Papua memiliki ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan wilayah adat yang menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif. Kebijakan yang berhasil diterapkan di suatu wilayah belum tentu efektif di wilayah lain, sehingga pemerintah perlu memperkuat perencanaan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai dorongan dari sejumlah pihak yang mengedepankan dialog sebagai bagian penting dalam penyelesaian konflik dan pembangunan Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, mendorong dialog kemanusiaan yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, dan masyarakat sipil guna membangun kepercayaan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan masyarakat.
Dengan pendekatan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pembangunan Papua diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara fisik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang berlangsung.
