Jayapura – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah menyampaikan duka cita mendalam atas insiden penembakan yang terjadi di dua wilayah berbeda di Tanah Papua, yakni di Mile 50, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, serta penembakan pesawat di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
Dua peristiwa tersebut dinilai kembali menambah daftar panjang kekerasan bersenjata di Papua yang tidak hanya berdampak pada aparat TNI-Polri dan kelompok bersenjata, tetapi juga warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, menilai bahwa kejadian di dua lokasi itu merupakan tindakan tidak manusiawi yang berdampak serius terhadap stabilitas keamanan di Papua. Ia menyebut situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua belum mendapatkan penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan.
Menurut Yoseph, pemerintah pusat dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam membangun dialog terbuka dan bermartabat antara Jakarta dan Papua. Ia menilai pendekatan yang ditempuh selama ini lebih banyak bertumpu pada aspek keamanan dibandingkan upaya penyelesaian melalui jalur damai.
“Jika dilihat, pemerintah pusat terkesan membiarkan konflik bersenjata di Tanah Papua tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Tanah Papua seolah dijadikan lahan yang terus berada dalam bayang-bayang konflik, sementara korban terus berjatuhan baik dari TNI-Polri, TPN OPM maupun warga sipil,” ujar Yoseph.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah konflik di daerah lain di Indonesia dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Yoseph mencontohkan penyelesaian konflik Aceh melalui MoU Helsinki pada 2005, konflik Maluku melalui Piagam Malino II pada 2002, konflik Poso melalui Deklarasi Malino pada 2001, serta konflik etnis di Kalimantan yang ditempuh melalui rekonsiliasi adat.
Yoseph mempertanyakan mengapa pendekatan serupa belum diterapkan secara serius untuk menyelesaikan konflik di Papua. Menurutnya, mobilisasi aparat keamanan yang terus dilakukan belum mampu meredam eskalasi kekerasan secara menyeluruh.
Ia menilai slogan “Papua Tanah Damai” belum sepenuhnya tercermin dalam realitas di lapangan, di mana masyarakat sipil masih hidup dalam rasa waswas akibat insiden kekerasan yang terus berulang.
YLBH Papua Tengah pun mendesak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog damai yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yoseph menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua.
“Diperlukan komitmen politik, kemauan berdialog, serta langkah konkret untuk menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua,” tegasnya.
