Biak Numfor, Papua — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan menyiapkan dana operasional sebesar Rp1 miliar untuk mendukung 21 puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut pada tahun anggaran 2025.
Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, saat membacakan sambutan Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, menyampaikan bahwa dukungan dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran operasional fasilitas kesehatan di seluruh distrik.
“Dana operasional sebesar Rp1 miliar memang masih sangat terbatas untuk 21 puskesmas. Namun, anggaran ini menjadi bentuk komitmen awal pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” ujar Wabup Jimmy dalam rapat bersama DPRK Biak Numfor.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung kebutuhan penting seperti penyediaan bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kendaraan ambulans, hingga operasional ambulans motor laut yang menjadi andalan pelayanan medis di wilayah pesisir dan kepulauan Biak Numfor.
Selain itu, pemerintah daerah juga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor terus berupaya mengefektifkan sistem pelayanan kesehatan berbasis mobilitas laut, mengingat kondisi geografis Biak yang didominasi oleh wilayah kepulauan.
“Beberapa puskesmas memang bergantung pada perahu motor laut untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil. Karena itu, kami memastikan layanan tersebut tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran,” jelas Wabup Jimmy.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran operasional pada tahun 2026 mendatang, agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
“Ke depan, Pemkab Biak Numfor akan berfokus pada peningkatan dana operasional serta memperkuat fasilitas medis dan sumber daya manusia di setiap puskesmas. Kami ingin masyarakat Biak Numfor mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan menyeluruh,” tutupnya.
Langkah pemerintah daerah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar di wilayah kepulauan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan geografis yang tidak mudah.
