Kota Jayapura – Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengumumkan rencana perekrutan 600 bintara kompetensi khusus (bakomsus) yang diprioritaskan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan pertanian, perikanan, dan peternakan.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya swasembada pangan.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Papua, Kombes Pol Sugandi, menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam mendukung program strategis pemerintah ini.
“Rekrutmen Polri jalur Bakomsus 2025 membuka peluang bagi lulusan SMK di bidang pertanian, perikanan, peternakan, serta jurusan kesehatan masyarakat dan gizi.
Ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional,” ungkap Kombespol Sugandi alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000.
Kombespol Sugandi menjelaskan, sosialisasi rekrutmen akan dimulai pada 1 November dan berlangsung hingga 10 November 2024 melalui berbagai platform media sosial.
Pendaftaran resmi akan dibuka pada bulan Desember.
“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya,” tegasnya.
Untuk wilayah Papua, Polda Papua akan memprioritaskan putra-putri asli Papua (OAP) dalam proses perekrutan ini.
“Mabes Polri tetap memberikan kebijakan khusus dan keringanan bagi OAP dalam proses seleksi,” tambah Kombespol Sugandi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menegaskan komitmen Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Ia menginstruksikan setiap Polda dan Polres untuk memanfaatkan lahan perhutani yang belum terkelola untuk kegiatan pertanian produktif, sebagai bagian dari langkah proaktif mendukung ketahanan pangan.
Sebagai wujud kolaborasi, Polri dan Kementerian Pertanian telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) pada April 2024.
MOU tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran data, bantuan pengamanan, dan dukungan satuan tugas pangan Polri, hingga pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk mendukung pembangunan sektor pertanian.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sinergitas antara kedua lembaga, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan pangan strategis di seluruh Indonesia.
