Jayapura – Menghadapi Kelompok ULMWP Yang Memberikan Dukungan Tokoh Intelektual dan Tokoh Adat serta Pemuda Papua sepakat melakukan diskusi untuk menjawab aksi-aksi yang akan dilakukan oleh kelompok aktivis papua merdeka.
Pertemuan Internasioanl Parliement West Papua/IPWP di Parlemen Inggris Pada Tanggal 18 Oktober 2023.
Dalam aksi itu rencana aksi mimbar bebas/Demonstrasi yang akan dilakukan oleh Kelompok United Liberatioan Movement For West Papua (ULMWP) untuk memberikan dukungan pada kegiatan pertemuan Internasional Parliement West Papua (IPWP) di Parlemen Inggris pada tanggal 18 Oktober 2023, yang diikuti oleh Benny Wenda.
Dalam mendukung pertemuan IPWP di Parlemen Inggris, kelompok ULMWP menyebarkan seruan aksi demostrasi damai diseluruh wilayah Papua dari sabang sampai merauke yang disebarkan melalui media sosial.
Adapun seruan aksi akan dilakukan pada tanggal 17 oktober 2023 yaitu melakukan aksi demo, konsolidasi, mimbar bebas dan unjuk rasa, yang mengangkat isu-isu pelanggaran HAM di Papua, mendorong Benny Wenda untuk meminta Komisaris Tinggi dewan HAM PBB untuk mengunjungi Papua, serta mendesak Pemerintah RI untuk membuka akses bagi Dewan HAM PBB.
Menghadapi persolan ini, Tokoh Intelektual dan Tokoh Adat serta Pemuda Papua sepakat melakukan diskusi untuk menjawab aksi-aksi yang akan dilakukan oleh kelompok aktivis papua merdeka.
Forum Diskusi dilakukan bersama beberapa tokoh intelektual dan tokoh adat Papua guna memberikan pemahaman kepada publik dengan sasaran masyarakat papua, simpatisan/aktivis Papua Merdeka serta warganet yang bertujuan untuk meminimalisir pergerakan massa yang akan mengikuti aksi turun jalan.
Para tokoh di Papua menyampaikan enam poin terkait rencana aksi demonstrasi yang disuarakan oleh Kelompok United Liberatioan Movement For West Papua (ULMWP) untuk memberikan dukungan pada kegiatan pertemuan Internasional Parliement West Papua (IPWP) di Parlemen Inggris pada tanggal 18 Oktober 2023, yang diikuti oleh Benny Wenda. Menurut tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee Apa yang dilalukan oleh kelompok ULMWP adalah tindakan yang salah dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua,
” Papua adalah Indonesia, Hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat dan Tidak mungkin kemudian resolusi itu diganti, jadi semua usaha yang dilakukan oleh kelompok yang bertentangan dengan NKRI itu hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, bukan mewakili aspirasi orang Papua,” ungkap Max, Senin (16/10/2023).
Ditambahkan Yanto Eluay bahwa Hasil Putusan Dewan Ham PBB, Indonesia menempati urutan tertinggi, sehingga sudah nyata Indonesia sangat memperhatikan HAM di Papua. Upaya perjuangan papua merdeka oleh ULMWP sampai kapanpun hanya sia-sia tidak akan pernah berhasil”Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi Rakyat Papua pada umumnya,” ujar Yanto Eluay yang adalah Ondofolo.
Menurutnya, ULMWP dan Simpatisannya baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri punya kepentingan sendiri bukan untuk rakyat Papua, sehingga Masyarakat Papua jangan mau diprovokasi untuk mengikuti aksi-aksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.Sementara itu salah satu tokoh adat dari Keerom, Herman Yoku mengajak seluruh pihak agar ikut mencerdaskan generasi muda papua melaui program-program kebijakan Pemerintah demi masa depan yang lebih baik, karena ULMWP tidak memiliki visi dan misi untuk membangun orang papua, melainkan menghancurkan masyarakat papua sendiri.” Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujar Herman.
