Presiden Joko Widodo memuji langkah Papua Nugini yang mendukung kedaulatan Republik Indonesia dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini James marape, pertemuan itu terjadi di sela-sela KTT ke 43 ASEAN pada Kamis 7 September 2023.
Dalam Pertemuan tersebut Jokowi menyatakan apresiasinya bahwa Indonesia menghargai kebijakan Papua Nugini dimana mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh Papua Nugini dalam KTT Melanesia pada akhir Agustus 2023 di Vanuatu.
“Sangat senang bertemu dengan Anda lagi. Saya menghargai hubungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ungkap Jokowi kepada James Marape.
Termasuk dukungan yang ditunjukkan Papua Nugini dalam KTT kelompok negara Melanesia ( MSG ) bulan lalu. Pernyataan Jokowi ini ada hubungannya dengan kejadian saat Delegasi Indonesia “Walk-Out” pada waktu KTT Melanesian akhir Agustus 2023 di Vanuatu lalu.
Saat itu pemimpin persatuan pergerakan pembebasan Papua Barat atau ULMWP Benny Wenda mau berbicara di podium, Untuk menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia soal isu-isu kedaulatan para Delegasi Indonesia tidak mau mendengarkan pidato Benny Wenda dan memilih untuk pergi dan baiknya lagi ULMWP yang terdiri dari gabungan kelompok Pro kemerdekaan Papua lagi-lagi gagal mendapat keanggotaan penuh di MSG.
Pemimpin MSG menutup pintu kanggotan bagi ULMWP karena dianggap tidak memenuhi kriteria yang ada untuk menjadi anggota MSG, selain itu perlunya peninjauan kembali perjanjian awal pembentukan MSG dan memberi mandat kepada sekretariat untuk mencari cara bagaimana MSG bisa membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia.
“Dengan memanfaatkan Pengaturan Otonomi Khusus untuk memberi fokus khusus pada pembangunan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Papua Barat dan Provinsi Papua,” demikian tertulis dalam dokumen putusan KTT MSG tersebut.
Pertemuan itu dihadiri oleh Perwakilan Negara Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, sementara Indonesia hadir sebagai associate member atau Negara sekutu dan ULMWP berstatus sebagai observer.
Sementara itu, Jeffrey Bomanak yang mengklaim diri sebagai ketua OPM(Operasi Papua Merdeka) menanggapi kegagalan ULMWP dibawah kepemimpinan Benny Wenda. Menurut Jeffrey, Rakyat sudah berupaya mengerjakan bagian mereka dalam perjuangan namun Benny Wenda membuat kesalahan fatal.
“Rakyat telah berhasil dan mampu melakukan bagiannya secara konsisten atas nama ULMWP full members di MSG. Namun, kepercayaan yang rakyat berikan tidak dapat di eksekusi dengan baik, yang ada hanya kesalahan fatal Benny Wenda yang tidak mampu memimpin ULMWP. Benny Wenda harus menjelaskan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat papua,” Tegas Jeffrey dalam sebuah video di Akun Jejaring Sosial Facebooknya.
