Jayapura – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yan Mandenas, mengajak mahasiswa di Kota Jayapura untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana menyampaikan aspirasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih cepat, efektif, dan konstruktif dibandingkan dengan penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi di jalan.
Menurutnya, penggunaan platform digital memungkinkan pesan masyarakat segera mendapat respons dari pemangku kebijakan serta meminimalkan potensi terjadinya tindakan anarkis yang dapat meresahkan masyarakat.
“Pada era teknologi yang begitu canggih saat ini, aksi demonstrasi di jalan sudah tidak lagi relevan. Penyampaian aspirasi melalui media digital lebih cepat direspons pemerintah dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan semua pihak,” ujarnya di Jayapura.
Yan Mandenas juga mendorong masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk memanfaatkan berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok tidak hanya sebagai media berekspresi, tetapi juga sebagai ruang menyampaikan saran, kritik, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara bertanggung jawab.
Ia turut mengajak seluruh perguruan tinggi di Kota Jayapura untuk membuka forum diskusi serta membangun komunitas komunikasi digital sebagai wadah pertukaran gagasan.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan masyarakat di 14 kampung menginginkan penyampaian aspirasi di ruang publik dilakukan melalui dialog.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kota Jayapura.
Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun demikian, pemerintah daerah berharap aspirasi disampaikan secara santun dan melalui mekanisme dialog agar tidak memicu konflik di lapangan.
“Jika aspirasi itu berkaitan dengan pengawasan program pemerintah, pasti kami fasilitasi. Pemerintah Kota Jayapura siap menjadi jembatan, baik terhadap kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, maupun persoalan lainnya,” katanya.
