Jakarta — Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol hadirnya negara yang lebih dekat dengan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk memastikan kesiapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan sebagai pusat pelayanan pemerintahan yang representatif dan inklusif bagi masyarakat setempat.
Pembangunan KIPP tersebut direncanakan mencakup sejumlah fasilitas utama, antara lain Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, seluruh proses perencanaan telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
“Kami terus mendorong dari pemerintah pusat. Kemungkinan besar tahun ini pembangunan sudah bisa dimulai. Dari seluruh daerah otonomi baru, Papua Pegunungan menjadi salah satu yang paling siap,” ujar Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).
Ia menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif.
“Puji Tuhan, Pak Gubernur, Pak Sekda, dan seluruh jajaran sudah bekerja dengan sangat baik. Semua kriteria sudah terpenuhi dan DED sudah siap,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka usai meninjau langsung lokasi rencana pembangunan KIPP Papua Pegunungan di kawasan Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah.
Selain meninjau KIPP, Ribka juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA) / Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman di Sinakma, Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan aula ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia di Papua Pegunungan.
Ribka menjelaskan bahwa tahapan pembangunan KIPP selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah tahap DED, proses akan dilanjutkan dengan lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2027.
“Pembangunan ini dilakukan bersama-sama. Pemerintah pusat membangun fisik, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada pengisian dan penataan fasilitas di dalamnya. Ini adalah kerja kolaboratif demi pelayanan publik yang lebih baik,” jelas Ribka.
Menurutnya, kehadiran pusat pemerintahan yang layak akan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan serta mempercepat pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
Terkait pembangunan Aula STA Tom Bozeman, Ribka menyampaikan bahwa rencana tersebut berawal dari aspirasi pihak sekolah yang disampaikan saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nama aula tetap Aula STA Tom Bozeman Wamena. Saat itu memang ada usulan spontan untuk penamaan lain, namun karena menyangkut nama Presiden, tentu harus melalui mekanisme dan izin resmi terlebih dahulu,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka Haluk didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Melalui pembangunan KIPP dan fasilitas pendukung lainnya, pemerintah berharap kehadiran negara dapat semakin dirasakan oleh masyarakat Papua Pegunungan—bukan hanya melalui bangunan fisik, tetapi melalui pelayanan yang lebih dekat, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
