Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanahan, menggelar kegiatan pendataan dan peninjauan lahan milik SMA Negeri Meepago.
Berdasarkan informasi dari Nabire Net, kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 28 November 2025 tersebut ditujukan untuk memverifikasi batas wilayah, kepastian kepemilikan, serta penataan kawasan yang akan dipakai untuk pengembangan sarana pendidikan.
Proses pengukuran dilaksanakan oleh tenaga teknis yang meliputi surveyor, pejabat berwenang, serta perwakilan pemerintah daerah. Tahapan pekerjaan dimulai dari peninjauan koordinat, verifikasi peta lahan, hingga observasi langsung di lokasi.
Kehadiran perwakilan pemilik hak ulayat serta tokoh adat turut menyertai proses tersebut guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Juru bicara Dinas Pendidikan Papua Tengah menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tahap persiapan menuju pembangunan prasarana SMA Negeri Meepago, yang direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2026.
“Kami berupaya memastikan semua tahap pembangunan dilaksanakan di atas lahan dengan status kepemilikan yang pasti, guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Pertanahan menekankan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah mengikuti norma dan standar nasional di bidang pertanahan, meliputi penandaan batas, pengumpulan data teknis, hingga pendokumentasian hasil.
Hasil akhir dari pendataan lahan ini akan menjadi dasar penerbitan dokumen legal sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendapat apresiasi serta dukungan dari warga setempat.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemegang hak ulayat, pemerintah daerah, dan pihak teknis dapat terus berjalan harmonis guna mendukung pembangunan SMA Negeri Meepago dan peningkatan mutu pendidikan di Papua Tengah.
