Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menerima kunjungan audiensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan dan penanganan isu-isu HAM yang terjadi di wilayah Papua, termasuk beberapa peristiwa di Intan Jaya, Nabire, dan Teluk Bintuni/Moskona.
Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua, Atnike Nova Sigiro, Komisioner Penelitian dan Pengkajian HAM, Uli Parulian Sihombing, serta sejumlah pejabat Komnas HAM lainnya, di antaranya Sri Nur Fathya, Yudha Aprilianto, Andreas Alexander, dan Adi Abdillah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komnas HAM RI atas kerja sama serta komunikasi yang selama ini telah terjalin baik dengan jajaran Polda Papua. Ia menegaskan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga independen sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan kasus di Papua.
“Kami menyambut baik kehadiran Komnas HAM. Komunikasi dan kerja sama yang baik sangat membantu kami dalam memastikan setiap isu dapat disikapi secara objektif dan proporsional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakapolda Papua menjelaskan bahwa sejumlah informasi terkait situasi di Intan Jaya masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kepolisian. Menurutnya, Polri selalu berupaya menjalankan tugas penegakan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip HAM serta memastikan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI dan pemerintah daerah.
Selain itu, dalam audiensi juga dibahas mengenai dinamika keamanan, mekanisme koordinasi antaraparat, serta kemungkinan pendekatan sosial dan dialog dalam penyelesaian persoalan di Papua. Wakapolda menegaskan bahwa penyelesaian masalah di Papua tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
“Permasalahan di Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama seluruh elemen — pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dialog tentu penting, namun harus berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua yang selama ini selalu terbuka dan kooperatif dalam setiap kunjungan kerja Komnas HAM.
Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dalam upaya mendorong perlindungan dan penegakan HAM di Papua.
“Kami datang untuk memperkuat komunikasi dan memperoleh data faktual terkait sejumlah peristiwa di Papua. Diharapkan melalui koordinasi yang baik, penanganan isu HAM di Papua dapat dilakukan dengan lebih efektif dan konstruktif,” ungkap Atnike.
