Nabire, 21 Oktober 2025- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMPRI) Papua menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang investasi, pembangunan, serta penegakan hukum di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan itu disampaikan dalam bentuk deklarasi enam poin yang dibacakan di Nabire, Senin (21/10), dan ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP BMPRI Papua, Albert Ali Kabiay. Naskah deklarasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPR Papua Tengah.
Dalam poin pertama, BMPRI Papua menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Papua Tengah dalam upaya menarik investasi untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Selain itu, organisasi ini juga menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung terhadap empat tahanan politik (Tapol) NRFPB di Sorong. BMPRI menilai langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan di Tanah Papua.
Di tingkat nasional, BMPRI Papua menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua Tengah. Dukungan itu mencakup program pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Melalui deklarasi tersebut, BMPRI Papua juga menyampaikan dukungan terhadap TNI–Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua Tengah. Organisasi ini mengutuk keras segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru, tenaga kesehatan, pekerja bangunan, tukang ojek, aparatur sipil negara, dan warga sipil lainnya.
BMPRI juga mengecam aksi pembakaran fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, gereja, dan infrastruktur publik lain yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Papua.
Pada poin terakhir, BMPRI Papua mendesak pemerintah, DPR Kabupaten Nabire, serta DPR Papua Tengah untuk segera mencari solusi atas keberadaan pengungsi dari wilayah konflik yang memasuki wilayah adat masyarakat pesisir Saireri Nabire tanpa izin pemilik hak ulayat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik horizontal di kemudian hari.
Dengan deklarasi tersebut, BMPRI Papua menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendorong terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua.
