JAKARTA – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, melakukan pelantikan terhadap Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua periode 2025-2030 serta Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/10).
Dalam sambutannya, Tri Tito menyampaikan ucapan selamat kepada Ra’fatul atas kepercayaan yang diberikan. Ia optimistis, dengan latar belakang pengalaman dan komitmen yang dimiliki, Ra’fatul mampu memimpin TP PKK dan Posyandu di Papua secara efektif dan berkelanjutan.
Tak lupa, Tri Tito turut mengucapkan terima kasih kepada Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Papua periode 2025, Tyas A. Fatoni, atas dedikasi dan pengabdiannya yang telah mendorong kemajuan organisasi tersebut. Ia juga menegaskan, TP PKK dan Posyandu merupakan mitra pemerintah yang memiliki payung hukum resmi, sehingga keberadaannya mendapatkan pendanaan dari negara dan harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program yang dijalankan.
“Sebagai lembaga mitra pemerintah, TP PKK dan Posyandu diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu,” jelas Tri Tito.
Lebih jauh, Tri Tito berharap agar ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu di Papua mampu memetakan program prioritas sesuai kebutuhan daerah, seperti bidang ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, serta penguatan posyandu berbasis enam bidang standar pelayanan minimal (SPM).
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor guna memastikan keberlanjutan program. Selain itu, kapasitas kader harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka semakin profesional, tangguh, dan adaptif terhadap berbagai dinamika sosial.
Tri Tito menegaskan, TP PKK Provinsi Papua harus mampu menjalin kemitraan yang optimal dengan perangkat daerah terkait, seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini penting agar visi dan misi organisasi bisa tercapai dengan baik.
“Papua diharapkan menjadi contoh bagi wilayah timur dalam membangun keluarga yang tangguh, sehat, dan mandiri melalui gerakan PKK dan Posyandu yang terstruktur dan berkelanjutan,” tuturnya.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat dan pengurus TP PKK pusat dan daerah. Selain itu, turut hadir sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga mitra TP PKK, seperti Deputi Pencegahan BNN RI M. Zainul Muttaqien, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta pejabat lainnya.
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi program pemberdayaan keluarga di Papua, agar mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat dan seluruh wilayah timur Indonesia.
