Manokwari, 30 April 2025 — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tengah mematangkan regulasi terkait program pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Rapat Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Rabu (30/4).
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Muhayan. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung pemerintah daerah dalam membentuk regulasi yang berkualitas dan mendorong penggunaan aplikasi E-Harmonisasi sebagai sarana fasilitasi penyusunan peraturan.
Kegiatan ini diikuti perwakilan Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Dinas Pendidikan, Stenly Sauyai, dalam pengantarnya menekankan bahwa peraturan ini akan menjadi dasar hukum penting bagi pelaksanaan program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Bupati terpilih.
Pembahasan materi dilakukan secara rinci pasal demi pasal, dipimpin oleh Hamid Badilah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Fokus diskusi mencakup teknik penyusunan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku, komponen pembiayaan program, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Piet Bukorsyom, menyampaikan harapannya melalui sambungan telepon. “Kami berharap regulasi ini tidak hanya berkualitas dari sisi hukum, tetapi juga aspiratif dan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.
Dengan adanya peraturan ini, Pemkab Raja Ampat diharapkan dapat memastikan seluruh anak usia sekolah di wilayahnya mendapatkan layanan pendidikan tanpa hambatan biaya, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas SDM lokal di masa depan.
