Papua – Dalam kontrast dengan pandangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan ULMWP yang menolak Pemilu Indonesia di Papua, sejumlah tokoh adat Papua menyuarakan dukungan untuk partisipasi penuh dalam proses demokrasi tersebut.
Menurut mereka, Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat Papua untuk secara aktif mengekspresikan hak dan kedaulatan mereka. Tidak seperti apa yang dikatakan Ones Suhuniap dan Benny Wenda.
Salah satu tokoh adat yang menentang itu ialah Yusen Tabuni, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Ia menyatakan bahwa pemilu adalah bagian integral dari sistem demokrasi yang memberikan warga Papua hak untuk memilih pemimpin mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
“Partisipasi dalam pemilu adalah cara rakyat Papua memberikan suara mereka untuk pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilu adalah momen penting untuk menjunjung tinggi demokrasi dan memberikan mandat kepada pemimpin yang terpilih,” kata Tabuni.
Tak hanya Tabuni, Tokoh adat Tabi – Saireri, Herman Yoku juga menyuarakan dukungan terhadap Pemilu. Menurutnya, partisipasi dalam pemilu adalah salah satu cara yang efektif untuk membawa perubahan positif dan memperjuangkan hak-hak rakyat Papua di tingkat nasional.
“Melalui pemilu, kita memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan kami sendiri yang nantinya akan membela hak-hak dan kepentingan rakyat Papua di tingkat nasional. Ini adalah langkah konstruktif menuju perubahan yang kita inginkan,” ungkap Yoku.
Tokoh-tokoh adat ini juga menegaskan bahwa pemilu dapat menjadi wadah bagi masyarakat Papua untuk berbicara dan berkontribusi pada pembangunan wilayah mereka. Mereka mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya sebagai sarana untuk membentuk masa depan yang lebih baik.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan tokoh masyarakat Papua, partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai langkah positif menuju perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam atmosfer pluralisme dan demokrasi, suara rakyat Papua di pemilu diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perwakilan yang dapat efektif mewakili kebutuhan dan harapan rakyat Papua di tingkat nasional.
Mereka mempertanyakan klaim sepihak dua organisasi yang mengatasnamakan rakyat Papua namun kencang meyerukan boikot Pemilu itu. Sebagai mana yang disampaikan Ones Suhuniap yang bahkan mengatakan bahwa demokrasi di Papua adalah “palsu” dan “tidak mendidik etika demokrasi moralitas orang Papua” tidak sejalan dengan hak asasi manusia.
“Padahal Pemilu di Indonesia memberikan hak suara yang setara kepada semua warga negara, termasuk orang Papua,” pungkasnya.
Pernyataan lainnya yang juga kontroversi yakni Ones mengatakan bahwa suara orang Papua tidak signifikan dalam Pemilu dengan populasi 1,500 jiwa adalah generalisasi yang merendahkan. “Suara setiap warga negara, termasuk orang Papua, memiliki bobot yang sama dalam proses demokrasi, jadi jangan rendahkan suara orang Papua,” tegasnya.
