Jayapura – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan pentingnya menjadikan masyarakat adat sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan di Papua. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pelaksanaan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III yang dinilai menjadi ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.
Menurut Abisai, Papua saat ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian bersama, terutama terkait upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ia menilai hutan Papua memiliki peran vital sebagai penyangga kehidupan sehingga harus dijaga dari berbagai bentuk kerusakan dan eksploitasi yang dapat mengancam masa depan generasi mendatang.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan APS III yang menghadirkan berbagai pemikiran strategis dari berbagai kalangan untuk membahas isu-isu penting di Tanah Papua. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk melahirkan rekomendasi dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk warga di Kota Jayapura.
Abisai juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus mempertimbangkan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Keberadaan kampung-kampung adat, khususnya di Kota Jayapura, menurutnya perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan agar tetap selaras dengan karakter budaya Papua.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kemajuan Papua tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan modernisasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
“Papua membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, generasi muda Papua dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan mampu bersaing tanpa kehilangan jati diri sebagai orang Papua,” ujarnya.
Ia berharap hasil pembahasan dalam APS III dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan Papua yang adil, berkelanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
