Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang penanganan konflik sosial sebagai upaya memperkuat stabilitas keamanan dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan hukum serta kearifan lokal masyarakat Papua.
Hal tersebut disampaikan Ribka Haluk saat melakukan kunjungan kerja di Wamena guna memantau langsung situasi pascakonflik sosial yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan.
Dalam keterangannya, Wamendagri menegaskan bahwa keberadaan regulasi daerah sangat penting sebagai landasan dalam penanganan konflik sosial agar dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Ribka Haluk menjelaskan bahwa penyusunan Perdasi nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, maupun seluruh elemen masyarakat dalam membangun pola penanganan konflik yang lebih humanis dan mengedepankan dialog.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang mulai menginisiasi penyusunan regulasi tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
Menurutnya, pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan dalam proses penyusunan hingga implementasi kebijakan tersebut di daerah.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat Papua Pegunungan mendapatkan rasa aman dan perlindungan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ribka Haluk.
Selain mendorong penyusunan Perdasi, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan serta mencegah munculnya konflik baru di tengah masyarakat.
Pemerintah pusat juga memastikan akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat upaya rekonsiliasi sosial di wilayah Papua Pegunungan demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
