Jayapura – Tokoh Adat Tabi dari Jayapura, Hironimus Taime, menyampaikan seruan terbuka kepada generasi muda Papua yang masih memilih jalur bersenjata dengan alasan perjuangan kemerdekaan.
Ia menegaskan bahwa konflik yang terus berlangsung hanya memperpanjang penderitaan masyarakat dan menghambat pembangunan di Tanah Papua.
Dalam keterangannya, Taime menyebut bahwa perdebatan mengenai status politik Papua kerap mengabaikan dampak kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
Menurutnya, suara tembakan yang masih terdengar di sejumlah wilayah telah menciptakan rasa takut, trauma, dan ketidakpastian, terutama bagi anak-anak dan perempuan di kampung-kampung.
“Adik-adik Papua yang bergerak dengan alasan berjuang untuk Papua Merdeka, banyak yang tidak paham, atau paham tapi paksa diri,” ujar Taime.
Ia menekankan bahwa secara hukum internasional, status Papua telah diputuskan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kemudian disahkan lewat Resolusi 2504 Majelis Umum PBB. Namun, bagi Taime, persoalan utama bukan lagi sekadar dokumen atau resolusi, melainkan nyawa yang terus menjadi korban.
“Hitung saja sudah berapa nyawa melayang?” tegasnya.
Taime juga mengkritik pola gerakan bersenjata yang dinilainya masih menggunakan pendekatan konvensional dan berisiko tinggi terhadap keselamatan pelaku maupun masyarakat sekitar.
“Gerakan bersenjata itu modelnya konvensional. Yang penting pegang senjata dan perang menembak atau ditembak. Itu sama dengan taruh nyawa di ujung senjata itu sendiri,” katanya.
Ia mengajak generasi muda Papua untuk melihat kembali sejarah kebangsaan Indonesia, termasuk keterlibatan orang asli Papua dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda.
Menurutnya, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa Papua turut ambil bagian dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
Menanggapi kritik terhadap Pepera yang tidak menggunakan sistem one man one vote, Taime menyatakan bahwa mekanisme perwakilan saat itu selaras dengan struktur adat Papua, di mana kepala suku mewakili komunitasnya dalam pengambilan keputusan.
Di luar isu politik, Taime menekankan pentingnya fokus pada pembangunan kebutuhan dasar masyarakat, seperti rumah layak huni, infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, listrik, serta akses air bersih. Ia menilai pembangunan yang merata dan dikelola secara jujur akan jauh lebih bermanfaat dibanding konflik berkepanjangan.
Selain itu, Taime juga menyoroti pentingnya pengelolaan investasi di Papua agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat, termasuk melalui lembaga seperti Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Ia mengingatkan agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Jujur urus uang itu untuk tolong masyarakat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hironimus Taime mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mengedepankan rekonsiliasi dan menjaga kedamaian.
“Lebih baik sadar dan rekonsiliasi supaya jaga Papua tetap aman dan damai. Tuhan sayang ketong semua, mari baku sayang,” pungkasnya.
