Jayapura – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan taat hukum.
Komitmen tersebut disampaikan saat kegiatan penjemputan resmi di VIP Room Bandara Douw Aturure, Nabire, yang dipimpin langsung Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forkopimda serta para kepala daerah se-Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Dr. Jefferdian mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan oleh Pemprov Papua Tengah.
“Saya sangat terkesan datang ke Nabire ini, disambut dengan penuh sukacita dan kehangatan. Ini menandakan bahwa keakraban dan kebersamaan antarunsur di Papua Tengah sudah terbangun dengan sangat baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan terbuka untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam batas kewenangan kelembagaan, khususnya dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan strategis daerah.
“Silakan manfaatkan jajaran Kejaksaan, baik melalui pengawalan proyek strategis, pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, hingga pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain itu, Kajati Papua mendorong kolaborasi dalam penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan hukum, terutama yang melibatkan anak dan masyarakat adat.
“Penegakan hukum adalah upaya terakhir. Kita kedepankan pencegahan, musyawarah adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kami tidak bahagia jika banyak kasus, kami bahagia jika masyarakat tertib dan taat hukum,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Jefferdian juga menyampaikan rencana pembentukan kampung atau desa binaan Kejaksaan yang menjadi ruang dialog langsung antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum.
“Kita rawat kebersamaan dan kedamaian. Jangan mudah marah, karena sesungguhnya kita semua bersaudara,” pungkasnya.
Kegiatan penjemputan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, pimpinan DPRP dan MRP, unsur Forkopimda, jajaran OPD Provinsi Papua Tengah, serta tokoh masyarakat.
