Jakarta – Menjelang 1 Desember yang kerap diklaim sebagian kelompok sebagai “Hari Kemerdekaan Papua”, berbagai pandangan kembali muncul di tengah masyarakat. Pembina Barisan Merah Putih sekaligus Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay menegaskan bahwa polemik 1 Desember tidak lepas dari perbedaan persepsi sejarah serta persoalan kesejahteraan yang belum tuntas di Tanah Papua.
“1 Desember itu diperingati oleh kelompok pro-Papua Merdeka sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, yang mereka anggap sudah berdaulat namun ‘dicaplok’ oleh Indonesia,” ujar Frans, kepada media Senin (1/12/25).
Menurutnya, kelompok tersebut meyakini bahwa Papua pernah menjadi negara melalui pembentukan “Negara Papua” oleh Belanda, yang kemudian dijadikan dasar klaim bahwa Papua telah merdeka.
Namun Frans menegaskan, pandangan itu bertentangan dengan posisi hukum Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sejak seruan Trikora pada 19 Desember 1961 dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, komunitas internasional telah mengakui Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pepera 1969 telah memilih Indonesia. Meski dilakukan secara perwakilan, keputusan itu disahkan dan diterima internasional,” ujarnya.
Di luar perdebatan sejarah, Frans menilai akar utama tak kunjung padamnya isu “Papua Merdeka” adalah ketidakadilan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Papua itu kaya, tapi manusianya miskin. Ibarat tikus mati di lumbung padi,” tegasnya.
Ia menyoroti praktik investasi yang tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah, serta penguasaan sumber daya oleh oknum pengusaha dan pejabat yang justru menyingkirkan hak-hak masyarakat asli.
“Selama sumber daya alam diambil tanpa menjadikan orang Papua sebagai pemilik saham, perjuangan Papua Merdeka akan terus ada. Ini soal perut, bukan sekadar ideologi,” ucapnya.
Frans menilai salah satu solusi paling konkret pernah ditawarkan Presiden Joko Widodo, yaitu sertifikat komunal tanah adat. Ia menyebut, jika program ini diterapkan secara penuh, masyarakat Papua dapat memperoleh posisi tawar dalam investasi besar.
“Kalau masyarakat adat punya saham atas tanahnya, mereka punya uang. Pemerintah tinggal mendampingi: bangun sekolah, rumah sakit, air bersih, dan lainnya,” kata Frans.
Ia juga mendorong pembangunan infrastruktur trans-Papua yang merata dan memastikan jabatan eksekutif di Papua diisi oleh orang asli Papua sebagaimana semangat Otonomi Khusus.
Bahkan, menurutnya, harus ada kementerian khusus untuk percepatan pembangunan Papua, bukan sekadar tim atau badan koordinatif.
Frans juga mengingatkan bahwa generasi Papua saat ini sangat melek teknologi. Mereka mudah mengakses informasi, membuat konten, dan terhubung dengan jaringan luar negeri.
“Anak SD pun hari ini bisa paham isu Papua Merdeka lewat video. Teknologi membuat perjuangan mereka lebih mudah,” katanya.
Karena itu, ia menilai pendekatan keamanan semata tidak akan efektif tanpa kesejahteraan.
Meski mengakui tantangan besar, Frans mengajak masyarakat Papua tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi setiap 1 Desember.
“Saya optimis negara pasti menemukan jalan. Tapi semua harus dimulai dari kesejahteraan. Kalau orang Papua sejahtera dalam NKRI, mereka tidak akan bicara merdeka,” tegasnya.
Terakhir, Ia juga menyinggung tingginya korupsi di level lokal yang turut memperburuk kondisi.
“Jangan hanya bicara Papua jangan Merdeka kalau korupsi dibiarkan. Tingkat korupsi di Papua ini tinggi juga, jadi kalau berteriak Papua tidak boleh merdeka tapi tidak menangkap koruptor yang menjadi salah satu penyebab tidak sejahteranya orang Papua, maka sama aja kita biarkan orang bicara Papua Merdeka, Negara harus tegas menangani itu, ” pungkasnya.
