Jakarta, InfoPublik — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Papua Pegunungan (Papeg) agar dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, sebagai upaya memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten setempat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).
Ribka menjelaskan bahwa penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih menjadi faktor penting untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, terus menghidupkan Kopdes Merah Putih sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Menurut Ribka, keberadaan Kopdes Merah Putih akan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal, sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Bapak Presiden menginginkan agar setiap kampung di Papua Pegunungan memiliki Kopdes Merah Putih yang dikelola dengan baik, sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” jelasnya.
Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memajukan Kopdes Merah Putih sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
“Gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati harus aktif mendorong kemajuan Kopdes Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus wadah untuk mengeksplorasi potensi daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa melalui Kopdes Merah Putih, sumber daya alam (SDA) dan potensi ekonomi yang dimiliki setiap kampung di Papua Pegunungan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dengan tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Sumber pendanaan Kopdes Merah Putih sudah diatur secara jelas, baik dari dana desa, Himbara, maupun sumber keuangan lain yang sah. Dengan demikian, pengelolaannya tidak akan membebani masyarakat,” tutur Ribka.
Melalui penguatan Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap terwujudnya model pembangunan ekonomi yang tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga menjaga identitas budaya dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat Papua Pegunungan.
