Yorrys Raweyai Tunggu Petunjuk Pemerintah dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Papua

Jakarta – Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua for Papua di MPR RI, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa pihaknya kini menantikan arahan resmi dari pemerintah pusat untuk memulai dialog dan mencari solusi menyeluruh terkait konflik yang berlangsung di Papua. Ia menegaskan bahwa konflik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025), Yorrys menyoroti pentingnya kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menentukan langkah strategis yang bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsi.
Yorrys mengungkapkan bahwa banyak pengungsi yang keluar dari daerah asal mereka tanpa kejelasan tentang nasib dan keberlangsungan hidup mereka. Ia menekankan perlunya pemerintah memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian konflik, termasuk solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi hidup dalam ketidakpastian.
Dia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Yorrys menilai bahwa penggunaan aparat non-organik justru menambah luka dan trauma masyarakat Papua, serta memperkuat citra bahwa mereka hanya dilihat sebagai objek pengamanan, bukan sebagai subjek kemanusiaan.
Selain itu, Yorrys mengajak komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MPR for Papua agar dapat duduk bersama menyusun solusi yang komprehensif. Ia menyampaikan bahwa pendekatan keamanan selama ini belum efektif dan malah memperparah situasi, terutama pasca pemekaran daerah otonom baru di Papua yang justru meningkatkan eskalasi konflik.
Di saat yang sama, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi konflik bersenjata di wilayah-wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga yang belakangan ini semakin memanas, menegaskan perlunya langkah nyata dari pihak terkait untuk meredakan ketegangan tersebut.




