Suaranewspapua.com- JAYAPURA- Dana Otsus sebesar RP126,9 Triliun belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, selama hampir 20 tahun dana otonomi khusus yang seharusnya untuk rakyat papua malah dikorupsi secara besar-besaran oleh pemimpin lokal korup.
Sebagian besar puluhan triliun dana otsus dialirkan ke kelompok kriminal bersenjata atau yang disebut KKB. Korupsi ini ditutupi oleh pemimpin lokal korup yang bekerjasama dengan kelompok kriminal bersenjata untuk menggunakan Isu Papua Merdeka, tak heran ketika akan dilaksanakan audit oleh pemerintah pusat isu papua merdeka dan aksi gangguan kamtibmas kelompok KKB pun muncul.
Di penghujung berakhirnya Dana Otsus, pemimpin lokal korup maupun KKB mengusung isu tolak otsus dengan tujuan menghentikan upaya evaluasi dan audit terhadap dana yang sudah dikorupsi selama ini. Mereka senang dan tidak punya rasa malu memakan uang rakyat.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembelian senjata dan amunisi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersnjata, begitu juga dengan organisasi KNPB dan ULMWP yang berada di luar negeri yang tidak memiliki pekerjaan namun mereka bisa hidup dan melakukan lobi politik.
Pemantauan dari Kemenkeu sebesar Rp. 1,85 Trilliun dana Otsus Papua didepositokan, sebesar Rp 556 Miliar pengeluaran dana Otsus tidak didukung data yang valid. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan sebesar 29 Miliar. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan, ekonomi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat papua,
Kalau menyatakan Otsus gagal, itu keliru, karena pemerintah pusat sudah kasih uang untuk Ppaua dan Papua Barat untuk kesejahteraan Papua, jadi yang salah dan gagal adalah pejabat korup papua itu sendiri. Pemerintah pusat harus audit penggunaan dana otsus papua, bila ada pemimpin korup tangkap dan proses hukum jangan buat rakyat susah, negara punya KPK, Kejaksaan, Polisi dan aparat penegak hukum lainnya, tangkap elit elit politic korup di tanah papua, tunggu apa lagi bukti sudah banyak, negara tidak boleh kalah oleh pejabat papua yang korup.
Perjuangan Papua Merdeka bukanlah suara murni dari rakyat papua, melainkan permainan pejabat korup dengan motif ekonomi dan politik. Petisi penolakan Otsus jilid II juga bagian dari permaian pejabat Korup untuk menghadang proses audit. Padahal di luar dana Otsus pemerintah pusat terus melakukan pembangunan agar rakyat Papua dapat merasakan kesejahteraan.
Membangun 4.330 km jalan Trans Papua, 43 Bandara dan 15 Pelabuhan hingga BBM satu harga semuanya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi rakyat Papua harus jeli dan kritis karena selama ini rakyat hanya diberi makan isu Papua Merdeka, namun KKB lah yang menikmati dana Otsus tersebut.
Untuk itu ubah paradigm lama “Membangun di Papua” menajadi “Papua Membangun” yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Papua.
Papua, 02 Agustus 2020
Edward G. M (Pengamat Papua)
