WAMENA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberi manfaat optimal bagi anak-anak di wilayah pegunungan Papua. Pengawasan dilakukan secara terpadu bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif terhadap generasi penerus.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan, Simon Sembor, menegaskan bahwa evaluasi program telah dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pertemuan daring pada tahun lalu. Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengawas aktif di lapangan.
“Kami tidak ingin program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak ini berjalan tanpa kontrol. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus hadir memastikan setiap makanan yang dibagikan benar-benar sehat, higienis, dan bergizi,” tegasnya di Wamena, Sabtu.
Ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur MBG hingga proses distribusi. Pemerintah daerah diminta rutin turun langsung mengecek kondisi dapur, standar kebersihan, kualitas bahan pangan, serta memastikan adanya pemanfaatan bahan pangan lokal guna mendukung ekonomi masyarakat setempat.
Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga humanis. Menurut Simon, makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah bukan sekadar bantuan, melainkan investasi masa depan Papua Pegunungan.
“Setiap bahan baku harus jelas asal-usulnya. Jika ikan didatangkan dari Biak, harus dipastikan siapa nelayannya, bagaimana proses pembersihannya, bagaimana penyimpanannya di dalam cool box, hingga tiba di Wamena dan diolah di dapur MBG. Semua harus terjamin kualitas dan kesegarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir, tanpa kompromi terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa makanan yang telah dimasak tidak boleh melebihi batas waktu distribusi.
“Sesuai arahan Kemendagri, makanan yang sudah dimasak maksimal empat jam harus sudah diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Ini demi menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan,” katanya.
Dengan pengawasan yang ketat namun tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan, Pemprov Papua Pegunungan berharap Program MBG tidak hanya berjalan sukses secara administratif, tetapi benar-benar menjadi wujud kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Papua tumbuh sehat, kuat, dan siap membangun masa depan daerahnya.
