Jayapura – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sesuai nilai-nilai budaya di Papua Pegunungan (Papeg).
Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu, mengatakan sistem pengelolaan Kopdes Merah Putih harus dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal di Papua Pegunungan.
“Kami ingin pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk terus menghidupkan Kopdes Merah Putih sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat di Papua Pegunungan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.
Menurut dia, keberadaan Kopdes Merah Putih diyakini akan mendorong perputaran uang di daerah sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.
“Jadi bapak presiden mau, pemerintah daerah wajib Kopdes Merah Putih harus berdiri di setiap kampung di Papua Pegunungan dan dapat mengurusnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan Kopdes Merah Putih sebagaimana telah diatur mekanismenya dengan perundang-undangan.
“Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk terus memajukan Kopdes Merah Putih sebagai sarana dalam membantu laju pertumbuhan ekonomi di daerah ini dan sekaligus dapat mengeksplor potensi daerah yang ada,” katanya.
Dia menambahkan melalui Kopdes Merah Putih maka sumber daya alam (SDA) atau potensi yang ada di setiap kampung di Papua Pegunungan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat, tentu dengan prosedur yang telah ditentukan.
“Sumber anggaran dari Kopdes Merah Putih ini sangat jelas baik dari dana desa, himbara maupun sumber keuangan lainnya yang dapat diperoleh pengurus Kopdes Merah Putih dalam menjalankan usaha tersebut sehingga tidak membebani masyarakat setempat,” ujarnya.
