Jayapura – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ke Papua untuk mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM) menuai respons beragam dari berbagai pihak. Meski pemerintah menekankan pentingnya pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045, sejumlah kelompok masyarakat mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan komitmen nyata dalam merealisasikan program-program prioritas.
Dalam kunjungannya ke Sekretariat Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) se-Tanah Papua di Distrik Sentani Timur, Ribka menegaskan bahwa pembangunan SDM harus menjadi fokus utama, dimulai dari masa pranikah hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Namun, aktivis pendidikan Papua, Markus Waisimon, menyatakan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali tidak tepat sasaran.
“Di lapangan, banyak anak-anak di pedalaman Papua masih kesulitan mengakses pendidikan dasar, apalagi makanan bergizi. Program pemerintah kerap hanya sampai di kota, sementara daerah terpencil tetap terabaikan,” ujar Markus.
Sementara itu, Ketua SKKP se-Tanah Papua, Yohannis Manangsang, mengapresiasi kunjungan Wamendagri, tetapi juga mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibarengi dengan pendanaan yang memadai. “Kami siap mendukung, tapi jangan sampai program hanya jadi wacana. Dana desa dan bantuan sosial harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Cenderawasih, Dr. Helena Rumaropen, menyoroti perlunya pendekatan budaya dalam setiap program pembangunan di Papua. “Tanpa memahami kearifan lokal dan melibatkan pemimpin adat, kebijakan dari pusat bisa jadi tidak efektif. Misalnya, program pemberdayaan petani harus disesuaikan dengan pola hidup masyarakat setempat,” jelasnya.
Wamendagri sendiri menekankan bahwa pembangunan SDM Papua tidak bisa menunggu. “Jika tidak dimulai sekarang, Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi mimpi,” kata Ribka. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses, minimnya tenaga pendidik, dan infrastruktur yang belum merata tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
