Wamena, Papua Pegunungan— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan meminta pemerintah kabupaten di delapan wilayah setempat untuk segera membentuk kampung adat sebagai upaya mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat asli Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh Amos Wandik dalam acara serah terima jabatan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil dan PMK) Papua Pegunungan dari pejabat lama Margaretha Rumbekwan kepada dirinya, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Amos menegaskan bahwa pembentukan kampung adat merupakan implementasi langsung dari visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol, yang mengedepankan prinsip “Adat, Agama, dan Pemerintah” dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah tersebut.
“Kami mendorong agar setiap kabupaten segera membentuk kampung adat. Ini penting untuk menjaga warisan budaya, sistem nilai, dan tradisi yang telah turun-temurun dipegang oleh masyarakat Papua Pegunungan,” kata Amos Wandik.
Tak hanya itu, Amos juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun program koperasi kampung atau desa sebagai salah satu langkah penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal. Program tersebut akan diterapkan di seluruh kampung yang tersebar di delapan kabupaten.
“Kami berharap pada 2025, koperasi kampung dapat berjalan efektif dan hadir di semua kampung, sehingga mampu menjadi pendorong ekonomi masyarakat adat,” tambahnya.
Dengan adanya kampung adat dan koperasi desa ini, Pemerintah Papua Pegunungan menargetkan terciptanya komunitas yang kuat secara budaya sekaligus mandiri secara ekonomi. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat posisi masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan nasional.
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat lokal yang berharap langkah konkret ini dapat segera direalisasikan untuk menjaga jati diri dan masa depan generasi muda Papua Pegunungan.
