Jayapura – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) dari unsur adat, Max Ohee, menanggapi isu yang kembali mencuat di tengah masyarakat terkait peringatan tanggal 1 Mei. Ia menegaskan bahwa narasi yang menyebut tanggal tersebut sebagai hari aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hoaks dan bentuk pembohongan publik yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab serta tidak memahami sejarah.
Max Ohee, yang juga merupakan putra dari almarhum Bapak Ramses Ohe salah satu tokoh sejarah dan anggota Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969—menjelaskan bahwa keterlibatan Papua dalam NKRI merupakan hasil dari proses sejarah yang sah dan diakui dunia internasional.
“Belanda sudah tidak punya kewenangan lagi sejak tahun 1961, sesuai keputusan PBB, Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 1969, melalui mekanisme Pepera yang melibatkan 1026 tokoh perwakilan rakyat Papua, keputusan bulat diambil untuk bergabung dengan Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 1 Mei 1963, bendera Merah Putih telah dikibarkan di tanah Papua sebagai simbol resmi bergabungnya wilayah ini ke dalam NKRI setelah Belanda hengkang.
“Proses itu sah dan terdokumentasi dalam komunikasi resmi antara pemerintah Indonesia, Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, membicarakan ulang status politik Papua hari ini adalah langkah mundur,” tegas Max Ohee.
Lebih lanjut, ia mengajak kelompok-kelompok yang masih meragukan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dan generasi muda untuk memahami sejarah yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif.
“1 Mei harus diperingati sebagai hari persatuan nasional. Sebab sebelum itu, wilayah negara kita belum sepenuhnya bersatu hingga batas timur di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada peringatan 1 Mei mendatang, nama-nama para pejuang yang terlibat dalam proses Pepera akan diumumkan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa mereka.
“Tanggal 1 Mei bukanlah hari aneksasi tetapi hari kembalinya Tanah Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
