Papua Pegunungan – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) seluruh Indonesia mengharapkan penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TBC) dan Malaria atau ATM di Papua Pegunungan ditangani secara serius guna mencegah sedini mungkin korban jiwa.
Anggota Badan Eksekutif Adinkes seluruh Indonesia Kemenkes RI Ferdinan J Laihad dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu, mengatakan penanganan penyakit ATM harus dilaksanakan secara baik supaya dapat terkontrol.
“Kami harap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dapat serius mendorong program penyakit ATM ini supaya adanya sinkronisasi antara program pemerintah pusat maupun daerah sehingga penyakit tersebut dapat tereliminasi,” katanya.
Menurut dia, pengendalian penyakit ATM tidak dapat dikerjakan oleh Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten, melainkan membutuhkan peran dari lintas sektor baik pusat maupun daerah serta masyarakat.
“Dukungan lintas sektor lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat maka dapat mengendalikan penyakit ATM di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dalam penanganan ini pihaknya fokus terhadap enam daerah di Papua Pegunungan yang memang selama ini mendapat dukungan dari organisasi global fund atau dana global untuk pemberantasan AIDS, TBC dan malaria di seluruh dunia.
“Inisiatif ini sebenarnya dapat dikembangkan dalam penanganan penyakit ATM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara global fund saat ini lokus untuk perencanaan dan penganan penyakit ini hanya enam kabupaten yang dimonitor,” katanya.
Dia menambahkan enam daerah di Papua Pegunungan yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Pegunungan Bintang.
“Kami berharap penyakit ATM di Papua Pegunungan dapat benar-benar ditangani secara baik sehingga masyarakat bisa hidup dengan damai dan sejahtera,” ujarnya.
Dia mengakui tidak ada perubahan lokus intervensi terkait penanganan penyakit ATM di Papua Pegunungan.
“Namun ada persoalan keamanan, sehingga caranya agak berubah untuk menghindari korban tak perlu, dengan menggabungkan penyelenggaraan di tempat tertentu, atas persetujuan Adinkes pusat,” katanya.
