Jayapura – Komitmen menghadirkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua terus diperkuat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membahas strategi penguatan fiskal daerah sebagai langkah mendorong optimalisasi pemanfaatan dana transfer pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Askolani, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah pusat dalam memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
“Papua memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, sehingga membutuhkan pendekatan fiskal yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkeadilan,” ujar Askolani usai pertemuan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin.
Menurutnya, penguatan fiskal daerah tidak semata-mata berbicara tentang besaran dana, tetapi juga menyangkut kualitas belanja, ketepatan program, serta dampaknya langsung bagi kehidupan masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar setiap kebijakan fiskal mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat kemandirian masyarakat Papua,” katanya.
Askolani menambahkan, koordinasi yang baik dalam pengusulan program prioritas diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada pembangunan inklusif.
Dalam kunjungan kerja tersebut, jajaran Kemenkeu juga meninjau langsung sejumlah program pembangunan berbasis potensi lokal, seperti rumah produksi ikan asap di Kabupaten Jayapura serta bantuan sarana perikanan bagi nelayan Orang Asli Papua di Kota Jayapura.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana dana transfer digunakan untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat semakin mempercepat pembangunan Papua secara berkelanjutan serta menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Rusdianto Abu, menjelaskan bahwa total dana transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp554,6 miliar, mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski terdapat penurunan alokasi, Rusdianto menegaskan bahwa Pemprov Papua tetap berkomitmen untuk mengelola anggaran secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang tersedia tetap dapat menjadi penggerak utama pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Papua diharapkan terus melangkah maju sebagai tanah yang damai, sejahtera, dan penuh harapan.
