Jayapura — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan percepatan pembangunan dan perluasan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayah Papua sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung. Program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih hadir untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat kampung. Gerai koperasi ini akan dilengkapi dengan klinik, toko serbaguna, serta gudang sebagai pusat distribusi dan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri dalam keterangan resminya, Sabtu (7/2/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi di kampung diharapkan mampu membangun mata rantai ekonomi yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi. Para petani dapat menjual hasil pertanian langsung ke koperasi, yang selanjutnya disalurkan ke Bulog, sehingga memberikan kepastian pasar dan harga yang lebih stabil.
Selain itu, masyarakat kampung juga dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui gerai koperasi yang berada di wilayah mereka sendiri, tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Gubernur Fakhiri menegaskan, Pemprov Papua juga memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Papua memiliki sebanyak 999 kampung yang menjadi target pengembangan koperasi.
“Dari 999 kampung yang ada di Provinsi Papua, saat ini baru tersedia sekitar 10 gerai Koperasi Merah Putih yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Ini tentu masih sangat terbatas dan perlu dipercepat,” katanya.
Melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, Pemprov Papua optimistis ekonomi kampung dapat tumbuh lebih kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan. Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Tanah Papua.
