Memasuki masa puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung dari November 2025 hingga Februari 2026, para pakar memperingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap potensi bencana longsor dan banjir besar. Guru besar dari Fakultas Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa kondisi cuaca dan curah hujan saat ini berpotensi memicu terjadinya bencana ekstrem di daerah-daerah rawan.
Dia mencontohkan kejadian longsor dan banjir yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebagai indikator bahwa wilayah lain dengan karakter geografis serupa juga berisiko tinggi. “Kawasan berbukit dan berlereng curam, daerah dengan pengalihan fungsi lahan, serta zona tektonik aktif yang memiliki kondisi geologi rapuh, semuanya sangat rentan terhadap bencana,” ujarnya saat berbicara Jumat (5/12).
Prof. Dwikorita menekankan bahwa aliran debris—campuran tanah, batu, kayu, dan sedimen—dapat mengalir dengan kecepatan tinggi selama hujan deras di daerah pegunungan. Material ini mampu menghancurkan permukiman dan infrastruktur dalam sekejap, sehingga masyarakat di bantaran sungai dan di bawah tebing harus mendapatkan perhatian khusus dan kesiapsiagaan. Ia menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini dari BMKG dan kesiapan masyarakat untuk merespons secara cepat.
Berdasarkan data BMKG, tren bibit siklon dan siklon tropis cenderung meningkat mulai Desember hingga Maret dan April. Fenomena ini lebih sering terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga wilayah selatan khatulistiwa, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Maluku, serta Papua bagian selatan, harus waspada terhadap hujan ekstrem yang berpotensi memicu bencana.
Dalam upaya mengantisipasi risiko yang semakin meluas, Prof. Dwikorita menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan identifikasi ulang zona merah dan membatasi aktivitas manusia di wilayah tersebut selama masa peringatan dini. Selain itu, penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman harus menjadi prioritas, terutama untuk kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan rencana kontinjensi oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan logistik selama tiga sampai enam hari, fasilitas pertolongan pertama, pengamanan dokumen penting, serta penguatan jaringan komunikasi. Peralatan evakuasi dan alat berat juga harus tersedia dan siap digunakan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Prof. Dwikorita menegaskan bahwa sinergi lintas instansi sangat krusial dalam memperkuat kesiapsiagaan. Keterpaduan dengan BMKG dan BNPB, bahkan rencana operasi modifikasi cuaca jika diperlukan, dapat membantu mengurangi curah hujan ekstrem di wilayah-wilayah kritis. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan mempercepat respons dan meminimalisir kerugian di lapangan.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa rangkaian bencana yang terjadi di Sumatera adalah peringatan serius dari alam. Upaya mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada perlindungan lingkungan, termasuk pemulihan ekosistem, penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan lahan secara bijaksana. “Mitigasi bencana harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan alam dan manusia,” tegasnya.
Akhir kata, Prof. Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk bergerak cepat dan bersinergi menghadapi ancaman cuaca ekstrem dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa atmosfer yang tidak stabil dapat memperparah risiko di wilayah-wilayah rawan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kerja sama semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait—menjadi kunci utama dalam mengurangi potensi kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang makin meningkat.
