Jayapura – Gelombang aksi unjuk rasa yang digelar serentak di berbagai daerah pada Senin (1/9/2025) turut menggema di Papua. Massa aksi di Jayapura berkumpul di depan Kantor DPRD Provinsi Papua dengan membawa sejumlah tuntutan yang selaras dengan gerakan nasional.
aksi penyampaian pendapat digelar di 27 wilayah di Indonesia. Meski daftar tuntutan resmi belum dipublikasikan secara lengkap, isu-isu yang diangkat diperkirakan berkisar pada penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR dan Polri, hingga tuntutan transparansi kebijakan pemerintah. Massa juga menyerukan reformasi kepolisian serta meminta pembebasan para demonstran yang sebelumnya ditangkap.
Di Papua sendiri, aksi unjuk rasa kali ini memiliki nuansa berbeda dibanding gelombang sebelumnya. Sebelumnya, pada 11–12 Agustus 2025, Papua sempat diguncang demonstrasi terpisah yang menuntut pergantian Pj Gubernur Agus Fatoni karena dianggap tidak netral dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Setelah jeda beberapa pekan, massa kini kembali turun ke jalan, namun dengan mengusung agenda yang lebih luas sebagai bagian dari gerakan nasional, bukan semata isu lokal.
Para peserta aksi menegaskan bahwa kantor DPRD Provinsi Papua adalah “rumah rakyat” yang harus terbuka terhadap suara masyarakat. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius wakil rakyat dan pemerintah pusat.
