Jayapura, Papua — Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sejumlah pendeta dari berbagai denominasi gereja di Kota Jayapura menyerukan agar tokoh agama tidak dijadikan alat politik praktis. Ajakan ini disampaikan oleh Pdt Anthon Kogoya, S.Th (Gereja Baptis Papua), Pdt Jhon Ayomi, S.Th (GPDI), Pdt Agus Sueni, S.Th (GBGP), Pdt Melki Wakum, S.Th (GPKAI), Pdt Janjte Welem, S.Th (KINGMI Papua), Pdt Ronal (KINGMI Papua), Pdt Edy Patty, S.Th (GGP), dan Pdt Yan Piet Manobi, S.Th, seperti dikutip dari Papua Times.
Para pendeta sepakat bahwa gereja harus steril dari kepentingan politik partisan demi menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan pasca kontestasi politik.
“Gereja dipanggil untuk melayani semua orang tanpa memandang pilihan politiknya. Jika pemimpin rohani ikut dalam politik praktis, itu berpotensi memecah jemaat,” tegas Pdt Anthon Kogoya.
Seruan ini mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, baik gerejawi maupun peraturan negara. Dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Kanon 287, ditegaskan bahwa pendeta dilarang masuk politik praktis kecuali dalam kondisi luar biasa dengan izin gerejawi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga menegaskan agar pendeta menjaga netralitas dan tidak menjadikan rumah ibadah sebagai ajang politik.
Dari sisi hukum negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang praktik politik berbasis SARA, termasuk melibatkan tokoh agama untuk memengaruhi pilihan politik umat. Ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran Jaksa Agung tahun 1953 yang melarang pembicaraan politik di rumah ibadah demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Ajakan para pendeta di Jayapura ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh tokoh agama di Papua untuk kembali fokus pada pelayanan rohani dan rekonsiliasi pasca PSU, sehingga proses demokrasi tetap berjalan damai dan masyarakat dapat bersatu kembali demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
