Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk secara resmi melepas distribusi logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua, yang berlangsung di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses demokrasi di Papua.
Dalam sambutannya, Ribka menegaskan bahwa PSU adalah bagian penting dari mekanisme konstitusional yang harus dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan sinergi semua pihak. Ia menilai, pelaksanaan PSU di Papua memiliki peranan strategis sebagai tolok ukur kematangan demokrasi di Indonesia bagian timur.
“Marilah kita menjaga proses ini dengan semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan masyarakat, kita bisa menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebagai bukti bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam memperkuat demokrasi,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Ribka juga mengapresiasi seluruh pihak yang turut serta mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari persiapan logistik hingga pengamanan. Ia mengingatkan agar seluruh proses berlangsung jujur dan profesional, menjunjung netralitas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran.
Selain itu, Ribka menekankan pentingnya netralitas ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Ia mengajak masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara dan menyalurkan haknya secara bijaksana.
“Pengorbanan anggaran dan tenaga yang besar harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Uang yang dikeluarkan harus mampu membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ribka.
Ia menegaskan bahwa PSU adalah momentum penuh harapan untuk masa depan demokrasi di Papua. Semangat dan doa rakyat harus tetap dijaga agar proses ini berjalan damai dan sukses, tanpa adanya kecurangan atau kelalaian.
Sebagai penutup, Ribka menyampaikan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang menghormati suara rakyat dan menjaga martabat proses demokrasi itu sendiri. Ia berharap Tuhan memberkati dan meridai langkah semua pihak agar pelaksanaan PSU berlangsung lancar, damai, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Acara ini dihadiri oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, Koordinator Wilayah KPU RI Iffa Rosita, Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, dan jajaran Forkopimda Papua, menunjukkan kolaborasi aktif demi suksesnya proses demokrasi di wilayah ini.
