Jayapura, 1 Agustus 2025 — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025, Polda Papua dan Komnas HAM RI Wilayah Papua menjalin koordinasi strategis guna memastikan proses demokrasi berjalan aman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., yang diwakili oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.I.K., S.Sos., M.H., menerima langsung audiensi dari Tim Komnas HAM RI Wilayah Papua yang dipimpin oleh Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua, Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., di Aula Cenderawasih, Mapolda Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/8).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pejabat utama Polda Papua, di antaranya Karo Ops, Dir Reskrimum, Dir Intelkam, Dir Polairud, Dir Binmas, dan Dir Reskrimsus Siber.
Dalam sambutannya, Brigjen Faizal menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan PSU.
“Papua memiliki dinamika yang unik. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tapi juga humanis dan partisipatif,” ujar Brigjen Faizal.
Polda Papua akan mengerahkan lebih dari 3.000 personel Polri, 720 personel TNI, serta hampir 5.000 anggota Linmas untuk mengamankan jalannya PSU di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 sendiri telah berlangsung sejak 9 Maret dan akan berakhir pada 22 Agustus 2025.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua, Frits B. Ramandey, menegaskan pentingnya pelaksanaan PSU yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
“Kami siap bersinergi agar proses PSU tetap menghormati hak pilih seluruh warga, terutama kelompok marjinal. Potensi konflik akibat politik identitas juga harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Selamet Topan, memastikan bahwa logistik pemilu berada dalam pengawasan penuh aparat keamanan hingga ke pelosok wilayah.
“Pengamanan distribusi logistik menjadi fokus utama. Kami pastikan setiap tahapan berjalan lancar sampai ke TPS-TPS di daerah terpencil,” katanya.
Dir Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol. Achmad Fauzi, menambahkan bahwa hak konstitusional para tahanan juga menjadi perhatian, dengan tetap mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU.
“Kami memastikan warga binaan yang masuk dalam DPT tetap dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., mengimbau kepada masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas yang kondusif, sehingga seluruh tahapan PSU hingga pelaksanaan dan pleno oleh KPU dapat berjalan dengan baik dan damai.
“Mari kita kawal PSU ini secara bersama. Peran aktif masyarakat sangat penting agar proses demokrasi ini berjalan aman dan tertib,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Polda Papua dan Komnas HAM RI Wilayah Papua.
Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, damai, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua.
