By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Suara News PapuaSuara News PapuaSuara News Papua
Reading: Sinergi untuk Anak Papua: Merauke Bergerak Wujudkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Suara News PapuaSuara News Papua
Font ResizerAa
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Berita UtamaImbauanPendidikan

Sinergi untuk Anak Papua: Merauke Bergerak Wujudkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

SuaraNews Papua
Last updated: 1 Juni 2025 17:28
SuaraNews Papua 1 tahun ago
Share
SHARE

Merauke, Papua — Upaya membangun fondasi pendidikan sejak usia dini terus digelorakan di Kabupaten Merauke. Melalui kolaborasi strategis antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua dan Tim Kerja Wajib Belajar 13 Tahun Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Kabupaten Merauke memulai langkah nyata dalam mewujudkan Program Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah.

Kegiatan advokasi dan pendampingan yang berlangsung di Ruang Rapat Winay, Kantor Bupati Merauke, menjadi titik awal konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program pendidikan inklusif tersebut. Tujuan besarnya: memastikan seluruh anak usia dini di Merauke mendapatkan hak pendidikan prasekolah selama minimal satu tahun sebelum masuk jenjang pendidikan dasar.

Dalam suasana rapat yang penuh semangat dan kesungguhan, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Paulus Ruben Ndike, S.Sos, membuka kegiatan dengan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat, khususnya BPMP Papua dan Direktorat PAUD.

“Kami menyambut baik sinergi ini. Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah bukan sekadar kebijakan, tapi wujud nyata keberpihakan kita pada masa depan anak-anak Papua. Kami juga berkomitmen untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pelaksanaan program ini,” ujar Yermias.

Namun di tengah semangat itu, tantangan administratif juga menjadi perhatian. Banyak anak usia dini di wilayah terpencil belum tercatat dalam dokumen kependudukan secara formal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah telah melakukan terobosan bersama Dinas Dukcapil, salah satunya dengan mengikutsertakan anak dalam Kartu Keluarga (KK) milik kerabat atau menjadikan ibu sebagai kepala keluarga dalam dokumen kependudukan guna mempermudah akses layanan pendidikan.

Kegiatan advokasi ini menandai langkah awal menuju perubahan yang lebih besar dalam sistem pendidikan di Papua. Dengan pendekatan kolaboratif dan sensitivitas terhadap konteks lokal, Program Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah di Merauke diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Karena masa depan Papua dimulai dari langkah kecil hari ini dari ruang kelas PAUD yang penuh semangat belajar dan tawa anak-anak.

You Might Also Like

Rayakan HUT ke-81 RI dengan Damai, Papua Bagian dari Kebersamaan Indonesia

Polri Tegaskan Perlindungan Warga Menjadi Prioritas, Ancaman Kekerasan Tidak Dapat Dibenarkan

Polri Imbau Warga Dekai Tidak Terprovokasi dan Segera Laporkan Ancaman

Jelang Aksi 15 Agustus, Pemerintah Tekankan Kedamaian dan Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi

POLICE INVESTIGATE SUSPECTED INVOLVEMENT OF EG AND PN IN SHOOTING AT FBLB ENTRANCE

TAGGED: Papua
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article Tolikara Regency Government Committed to Making Tolikara a Center for Spiritual Tourism in Papua Highlands
Next Article Indonesian of Police Ensures Maximum Handling for Members Injured in the Wamena Incident
© {year} Suaranewspapua.com
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?