Nabire, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur pemerintahan dengan memulai konstruksi tiga kantor utama pada Januari 2025. Ketiga kantor tersebut mencakup Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang akan dibangun di Kabupaten Nabire sebagai pusat pemerintahan provinsi baru ini.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk mempercepat pelayanan publik yang terintegrasi di wilayah tersebut. “Kami telah menyusun rencana detail yang mencakup desain yang sesuai dengan budaya lokal Meepago serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau,” ujarnya dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada September 2024.
Proses lelang untuk pembangunan akan dimulai pada November 2024, dan pengerjaannya dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2025. Ribka Haluk menambahkan bahwa seluruh dokumen pendukung, seperti kajian dampak lingkungan dan analisis teknis lainnya, telah disiapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.
Pembangunan kantor pemerintahan ini diharapkan menjadi model bagi daerah otonomi baru lainnya di Indonesia, dengan rancangan modern dan fasilitas yang mendukung efisiensi kerja. “Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur ini tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan identitas budaya Papua Tengah,” tambahnya.
Setelah masa jabatan Ribka Haluk berakhir pada Oktober 2024, Penjabat Gubernur baru, Anwar Damanik, memastikan akan melanjutkan rencana tersebut. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Langkah ini menjadi fondasi bagi pemerintahan Papua Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami akan mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi warga,” ungkap Anwar Damanik.
Dengan dimulainya pembangunan tiga kantor pemerintahan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan layanan publik yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua Tengah.
