Merauke, Papua Selatan— Provinsi Papua Selatan dinilai sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang paling cepat dalam merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan dibandingkan tiga provinsi baru lainnya di Tanah Papua. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru ke Provinsi Papua Selatan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Dalam evaluasi lapangan yang dilakukan, Indrajaya menyatakan bahwa Papua Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun struktur pemerintahan yang solid serta sarana pendukungnya.
“Dari semua DOB di Papua, progres pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Selatan termasuk yang paling cepat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif,” ungkap Indrajaya dalam keterangannya kepada media, Jumat (17/5/2025).
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya terfokus pada fisik bangunan kantor pemerintahan, tetapi juga pada aspek pelayanan administrasi serta koordinasi antarlembaga yang semakin tertata. Menurutnya, ini adalah indikator awal yang baik bagi Papua Selatan untuk mengejar ketertinggalan dan mendorong pertumbuhan wilayah.
Lebih lanjut, Indrajaya mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan kemajuan infrastruktur. Ia berharap Pemprov Papua Selatan dapat menyeimbangkan pembangunan fisik dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi pembangunan manusia jauh lebih penting. Papua Selatan harus menyiapkan generasi yang siap memimpin dan mengelola daerahnya sendiri secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Panja juga menyerap aspirasi dari jajaran pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan implementasi kebijakan DOB berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat percepatan pembangunan ini, Provinsi Papua Selatan diharapkan bisa menjadi percontohan DOB yang sukses, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam pelayanan publik yang inklusif dan berdaya saing.
