MERAUKE – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak serius terhadap jalannya program prioritas di daerah otonom baru tersebut. Hal ini disampaikannya saat kunjungan ke Kemenkeu pada Rabu (30/4), didampingi Kepala Bapperida Papua Selatan, Ulmi Listianingsih Wayeni.
Menurut Paskalis, penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD telah memukul semangat pembangunan Papua Selatan yang masih dalam tahap awal. Ia menilai provinsi baru seperti Papua Selatan masih membutuhkan “inkubator” untuk bertumbuh, bukan pembatasan anggaran yang drastis.
“Belum ada pembangunan fisik yang signifikan. Gedung MRP, DPRP, dan kantor gubernur saja masih belum rampung. Padahal ini elemen dasar pemerintahan,” ungkap Paskalis.
Ia juga menyoroti pemotongan besar pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya menghambat pembangunan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta arahan dan petunjuk teknis dari Kemenkeu mengenai penerapan efisiensi anggaran di wilayah otonom baru.
