Jayapura – Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengumumkan bahwa anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua sekitar Rp 110 miliar.
Jumlah ini telah dirasionalisasi dari yang awalnya diajukan sebesar Rp 168 miliar. “Setelah dilakukan rasionalisasi, Pemprov Papua menyetujui anggaran sebesar Rp 110 miliar untuk PSU,” kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon di Jayapura, Minggu, 9 Maret 2025.
Diakui bahwa dana sebesar Rp 110 miliar itu tidak seluruhnya akan dikucurkan, karena KPU Papua masih memiliki sisa dana anggaran pilgub yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 lalu sebesar Rp 47 miliar. Oleh karena itu, Pemprov Papua hanya akan menyalurkan sekitar Rp 62 miliar yang akan digunakan untuk membiayai tahapan pilgub.
Menurut Dumbon, biaya terbesar akan diserap untuk membiayai badan adhoc, logistik, dan transportasi. Pelaksanaan PSU sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon wakil gubernur nomor urut 1, Yeremias Bisay, yang berpasangan dengan cagub Benhur Tommy Mano.
Dengan keputusan MK terkait PSU, KPU Papua membuka kembali pendaftaran khusus untuk pasangan calon nomor urut 1. “KPU Papua membuka pendaftaran cawagub khusus untuk pasangan nomor urut 1 sejak Sabtu (8/3) hingga Senin (10/3),” kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
Dumbon juga menambahkan bahwa persiapan untuk PSU ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, mengingat pentingnya proses demokrasi yang adil dan jujur. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
