Jakarta– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, terdapat 24 jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang masih aktif melakukan aksi teror di Papua.
Dalam konferensi pers akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12), Kapolri menjelaskan bahwa jaringan-jaringan tersebut telah melancarkan 203 aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sepanjang tahun 2024.
“Terdapat 24 jaringan KKB yang aktif melakukan 203 aksi gangguan hingga mengakibatkan 92 korban,” ujar Jenderal Listyo.
Selain itu, Kapolri juga menyoroti keberadaan enam jaringan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua. KKP disebut aktif dalam berbagai kegiatan, seperti unjuk rasa, mimbar bebas, penggalangan tokoh, dan propaganda dengan mengangkat isu marjinalisasi serta diskriminasi sebagai bagian dari agenda mereka.
Menghadapi situasi ini, Polri telah mengambil langkah strategis melalui pendekatan ganda, yakni soft approach dan hard approach. Pendekatan lunak diwujudkan melalui Operasi Rastra Samara Kasih Cartenz 2024, yang menempatkan Binmas Noken sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif dengan tujuan “To win the hearts and mind the people of Papua.”
Di sisi lain, Operasi Damai Cartenz diluncurkan sebagai bentuk pendekatan keras. Operasi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB, KKP, dan jaringan mereka. Operasi ini diperkuat dengan dukungan intelijen dan kehumasan sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan nasional.
“Kami akan tetap memegang teguh komitmen bahwa Negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” tegas Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa pemekaran Polda Papua dan Papua Barat menjadi enam Polda merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas satuan wilayah dalam menghadapi tantangan di Papua.
Dengan berbagai upaya tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
