Jakarta – Mewakili Menhan Prabowo, Pelaksana Tugas Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P menghadiri Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut Tahun 2024, dengan tema “Perspektif Histori Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua”, Senin (8/7), di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Sebagai keynote speaker pada seminar yang dihadiri Kasum TNI, Wakasal, Kepala Bakamla, Waka BRIN, dan Sekjen Wantannas, Tenaga Ahli Komisi I DPR, serta para narasumber, Plt. Sekjen menjelaskan sejarah singkat tentang kepemilikan atas perairan Natuna sebagai kawasan penghubung wilayah Nusantara dengan kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur dan sesuai UNCLOS, Indonesia telah mempunyai hak berdaulat di perairan Laut Natuna Utara berupa ZEE dan landas kontinen.
“Untuk itu, kita perlu mengkaji berbagai aspek dalam menyelesaikan permasalahan konflik ini. Salah satunya dari perspektif kesejarahan dengan harapan dapat memberikan masukan atau jawaban dari permasalahan di Laut Natuna Utara dan Papua,” kata Menhan.
Selain konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia juga dihadapkan kepada permasalahan di Papua. Papua masih dilanda persoalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Konflik di wilayah tersebut memiliki akar masalah yang kompleks dan beragam, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur.
Sejarah memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah negara dan bangsa menjadi sebuah entitas besar dengan satu komitmen di tengah kebhinekaan. Laut Natuna Utara dan Papua merupakan ujian integritas nasional Indonesia dengan aspek permasalahan yang berbeda. Laut Natuna Utara menghadapi permasalahan kedaulatan wilayah yang ancamannya berasal dari eksternal Indonesia. Adapun permasalahan Papua lebih bersifat internal meskipun dalam beberapa hal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Dalam penanganan masalah Papua, Donny Ermawan mengatakan bahwa pemerintah telah membuat UU tentang Otonomi Khusus dan membangun infrastruktur berupa jalan dari Arfak menuju Manokwari.
“Pancasila, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga persatuan dan mengatasi gerakan separatis di Papua,” kata Plt. Sekjen Kemhan.
