Jayapura – Papua, sebuah wilayah yang mempesona dengan kekayaan alam dan budaya, telah menarik perhatian selama beberapa tahun terakhir karena aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengganggu ketenteraman.
Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Indonesia memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB di Papua.
Selain upaya dari aparat penegak hukum, masyarakat Papua secara tegas mengecam kelompok kriminal yang bersembunyi di balik nama Masyarakat Papua, menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya. Tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat Papua menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat perkembangan positif dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan sehari-hari.
Salah satu tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy, dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KKB bukanlah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia menilainya sebagai pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas pemerintah sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Dalam pandangannya, perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi.
“Sebagai contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua,” kata Nusy.
Nusy dengan lugas menyatakan bahwa KKB tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan. “Perjuangan yang diakui oleh kelompok ini tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif,” lanjutnya.
Dengan menggambarkan kelompok tersebut sebagai pembohong, Nusy berharap agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini.
“Para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman bersama. Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya,” ungkapnya.
Dalam menghadapi tantangan KKB, harapan masyarakat Papua terletak pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil, di mana setiap warga dapat berkontribusi pada kemajuan wilayah mereka.
“Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tambah Nussy.
Dengan penolakan yang kuat terhadap KKB, masyarakat Papua bersatu untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan penuh harapan. Langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan menjadi pijakan untuk mencapai tujuan bersama, di mana keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan kerentanan.(*)
