Jumat 4 Desember, 2020
Beranda Hukum&Kriminal Bupati dan Segenap Masyarakat Dogiyai Tolak RDP Otsus

Bupati dan Segenap Masyarakat Dogiyai Tolak RDP Otsus

suaranewspapua.com. Digiyai,- Rencana agenda politik Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus bagi Provinsi Papua mendapat penolakan dari Bupati dan masyarakat Dogiyai, dimana kabupaten Dogiyai salah satu kabupaten di wilayah adat Meepago yang menjadi tempat rencana pelaksanaan RDP tersebut pada tanggal 17 s.d. 18 November 2020.

Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos, MAP., selaku Ketua Asosiasi Bupati wilayah adat Meepago, menentang dengan tegas rencana pelaksanaan RDP di wilayah Dogiyai.

Penolakan tersebut tertuang dalam surat bupati Nabire nomor 330/2915/set tentang penolakan rencana pelaksanaan RDP otsus Papua diwilayah adat Meepago, tertanggal 16 November 2020.

Dalam surat tersebut yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut adalah Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Nabire untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago khususnya di Nabire.

Memperhatikan Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid19, tanggal 14 November 2020.

Memperhatikan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/2.1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDP di kabupaten Dogiyai yang mendapat penolakan hampir seluruh dari komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago, karena masyarakat adat meepago sudah merasakan manfaat dari Otsus. “Tidak ada celah bagi sekelompok orang yang ingin membuat kekacauan di wilayah ini,” tegas sang Bupati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Moeldoko : Membangun Papua Pentingnya Menjaga Kondusifitas Keamanan

suaranewspapua.com. jakarta. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim kalau ada kelompok yang justru ingin mengganggu di Papua. Hal itu yang membuat konflik...

Soal Deklarasi Beny Wenda, GOLKAR : Dunia Internasional Tetap Akui Papua Bagian Dari Indonesia

suaranewspapua.com. Jakarta.- United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua secara sepihak. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina...

Soal Deklarasi Dari ULMWP, Masyarakat Papua Tak Terlalu Gubris

suaranewspapua.com. ULWMP atau United Liberation Movement for West Papua pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan pembentukan sementara Papua Barat secara sepihak. Kondisi Papua saat ini masih...

Soal Pemerintah Sementara Papua Barat, TPNPB-OPM TOLAK Benny Wenda

suaranewspapua.com. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Recent Comments