JAYAPURA — Penguatan layanan dasar pendidikan di wilayah perbatasan menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kemanusiaan ke SD Negeri Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan RI–Papua Nugini.
Kunjungan ini dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial sekaligus peninjauan langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Bantuan yang diserahkan meliputi paket sembako, alat tulis sekolah, sarana air bersih, serta sejumlah fasilitas penunjang pendidikan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua Bidang IV Seruni Kabinet Merah Putih, Ny. Sri Suparni Bahlil, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan dunia pendidikan di kawasan perbatasan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi masyarakat dan sekolah-sekolah di Papua, khususnya di wilayah perbatasan.
“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, terutama akses air bersih, serta mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak di SD Negeri Mosso,” ujar Ny. Sri Suparni Bahlil.
Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Papua Matius Fakhiri, Ketua TP-PKK Provinsi Papua, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Kunjungan tersebut juga ditandai dengan penanaman pohon di halaman sekolah sebagai simbol dukungan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang sehat, hijau, dan berkelanjutan.
Kepala SD Negeri Mosso, Stevanus Mandowen, menjelaskan bahwa saat ini sekolah tersebut memiliki 98 peserta didik, yang terdiri dari 85 anak asal Kampung Mosso dan 13 anak berkewarganegaraan Papua Nugini. Tenaga pendidik berjumlah 11 orang, dengan rincian enam guru aparatur sipil negara (ASN) dan lima guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Beberapa ruang kelas sudah direhabilitasi, namun penataan halaman sekolah masih membutuhkan perhatian agar lebih mendukung aktivitas belajar anak-anak,” jelas Stevanus Mandowen.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi Seruni Kabinet Merah Putih dalam memperkuat layanan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
