Mimika – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang semakin anarkis.
“Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok KKB untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dia menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
Terkait hal tersebut, dia menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” ucapnya.
Lebih lanjut, Meutya meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
“Kami prihatin dengan gencar-nya aksi KKB yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua,” tuturnya.
Dia meminta aparat TNI-Polri mampu mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di Papua, sebab keamanan masyarakat setempat merupakan prioritas utama.
“Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting,” ujarnya.
Meutya juga mengecam aksi KKB yang membakar gedung sekolah. Dia mengingatkan bahwa hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak harus diutamakan.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah.
“Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan,” harap Meutya.
