Merauke – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Rabu (4/2/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah perbatasan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas dan tersebar di berbagai daerah, termasuk Papua dan Kalimantan, dengan panjang mencapai ribuan kilometer. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan.
“Kami melihat masih ada keterbatasan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Padahal di banyak negara lain, perbatasan justru menjadi etalase negara, bukan sekadar wilayah paling ujung,” ujar Dede Yusuf saat memberikan sambutan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Swiss-Belhotel Merauke.
Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf juga menyoroti kawasan perbatasan yang sebagian besar berada di wilayah hutan lindung. Ia mendorong agar kementerian terkait dapat memberikan ruang pengelolaan hutan bersama masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat masuk dan menjalankan fungsi kontrol serta pengawasan secara optimal.
Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Dede Yusuf turut menggali berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, ATR/BPN, serta unsur pengamanan perbatasan lainnya. Berbagai kendala dan masukan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan ke depan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar harapan serta pemahaman dari para pemangku kepentingan agar dapat menjadi masukan yang komprehensif bagi pemerintah pusat,” tutupnya.
